Ekonomi Pancasila Dalam Menghadapi Globalisasi
-M. Zainul Asror-
social development and walfare – UGM
Perkembangan sistem perekonomian dunia tidak bisa lepas dari konstruksi persaingan dua kekuatan besar yaitu ekonomi aliran kanan yang kita kenal dengan kapitalisme/liberalisme dan ekonomi sosialisme/komunisme yang berada pada jalur kiri. Pertentangan dua ideology besar ini adalah tentang bagaimana sebenarnya jalan yang harus ditempuh untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan. Kapitalisme, seperti yang disampaikan Adam Smith dalam bukunya the wealth of nation, menganggap bahwa jika individu diberikan hak sepenuhnya untuk mengelola perekonomian tanpa campur tangan Negara maka kesejahteraan yang diperoleh individu tersebut juga akan membawa kesejahteraan bagi Negara. Paham sosialisme justru mengatakan sebaliknya, bahwa jika individu diberikan kebebasan menjalankan perekonomian maka hanya akan memunculkan orang-orang yang serakah, sehingga yang harus menjalankan perekonomian dan bertanggungjawab atas kesejahteraaan adalah tugas dari Negara.
Persaingan kedua kutub tersebut terus berlanjut, sehingga dalam perkembangannya muncul pula sistem ekonomi jalan tengah atau sistem ekonomi campuran (mixed economy). Gagasan ini mencoba menggabungkan antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis dengan mengambil hal-hal positif dari kedua paham tersebut. Artinya bahwa sistem kapitalis diberikan ruang untuk menjalankan perekonomian secara bebas namun, negara mempunyai kewajiban untuk melindungi rakyat yang menjadi korban dan tidak mampu bertahan dari sistem kapitalisme tersebut. Sehingga gagasan inilah yang kemudian dikenal sebagai ekonomi Negara kesejahteraan (welfare state).
Pada masa-masa awal kemerdekaan, ketika kedua kekuatan masih sama-sama kuat dalam menanamkan pengaruhnya, Indonesia dihadapkan pada pilihan jalan mana yang akan diambil menjadi ideologi ekonomi negara. Sebagai sebuah negara baru merdeka, Indonesia tentu berada pada posisi yang sulit menentukan untuk memilih. Pada akhirnya Indonesia memutuskan untuk tidak memilih antara barat atau timur. Tapi, merumuskan sebuah ideologi ekonomi baru yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa yaitu sistem ekonomi “pancasila”, yang kemudian ditetapkan menjadi ideologi resmi perekonomian Indonesia.
#Apa Sebenarnya Ekonomi Pancasila?
Gagasan awal ekonomi pancasila dirumuskan pertama kali oleh Muhammad Hatta. Sistem ekonomi pancasila adalah sistem perekonomian yang dijalankan dengan semangat kekeluargaan, kerjasama, dan asas gotong royong sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat pada ideologi pancasila. Ekonomi pancasila sebenarnya tidak jauh berbeda dengan gagasan Negara kesejahteraan (welfare state), karena pada intinya baik pancasila maupun welfare state mencoba berdiri pada jalur tengah antara ideologi kapitalis dan sosialis. Sehingga pancasila merupakan kombinasi antara the declaration of independence dan manifesto komunis atau lebih tepatnya merupakan gabungan tiga ideologi yaitu Nasionalisme, Sosialisme, dan demokrasi. (Dawam Raharjo)
#Bagaimana Perkembangan Ekonomi Pancasila?
Sejatinya ekonomi pancasila harus mengacu kepada pengembangan sektor-sektor perekonomian masyarakat kecil, sehingga sistem ini juga disebut sebagai ekonomi kerakyatan. Salah satu institusi yang digunakan dalam membangun dan mengembangkan ekonomi pancasila adalah melalui koperasi, dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi para anggotanya.
Pada masa orde baru, pemerintah begitu gencar menjalankan perekonomian koperasi. Bahkan gerakannya sampai menyebar ke setiap desa. Namun ternyata dalam praktiknya jauh dari asas-asas yang seharusnya. Koperasi dijalankan dengan sistem kapital dan hanya digunakan pemerintah sebagai alat politik, sehingga struktural koperasi hanya dipegang dan dikontrol oleh para kroni pemerintah (para pengusaha) yang menjalankan ekonomi secara liberal.
Sekarang ini, terkait dengan perkembangan ekonomi dunia dimana kekuatan ekonomi sosialis/komunis meredup dan kekuatan ekonomi barat muncul sebagai kekuatan ekonomi tunggal, maka secara tidak langsung Indonesia pun ikut terseret arus kapitalisme menuju area pasar bebas. Hal ini ditandai dengan komersialisasi semua sektor kehidupan negara. Mulai dari sistem ekonomi yang diserahkan kepada mekanisme pasar, komersialisasi pelayanan kesehatan sampai pada penyelenggaraan pendidikan dijalamkan secara liberal. Ideologi pancasila hanyasebagai label dan menjadi topeng untuk menutupi wajah kapitalisme yang mengerikan.
#Mampukan Ekonomi Pancasila Bertahan Menghadapi MEA?
Beberapa waktu yang yang lalu pemerintah Indonesia menandatangani kesepakatan bersama Negara-negara ASEAN untuk membuka kran perdagangan bebas dalam lingkup wilayah Asia Tenggara. Sebelumnya juga pemerintah menandatangani ACFTA (Asean Cina Free Trade Area) Hasil kesepakatan tersebut yang kemudian membentuk sebuah wadah yang disebut sebagai “Masyarakat Ekonomi ASEAN” (MEA), dimana tidak ada batasan lagi wilayah bagi anggota MEA untuk bersaing membuka usaha. Melihat dari hal tersebut, secara langsung pemerintah telah menghianati sistem ekonomi pancasila sebagai ideologi resmi yang kita anut.
Sejauh perkembangannya, ekonomi pancasila sebagai landasan pokok belum tertanam kuat dalam sistem perekonomian Indonesia. Namun, dalam kondisi seperti itu pemerintah justru mengambil kebijakan yang sangat membahayakan dan mengancam perekonomian masyarakat kecil sebagai basis utama ekonomi pancasila. Bisa kita saksikan sendiri bagaimana ketika Cina dan negara-negara lain mulai membanjiri pasar Indonesia dengan produk-produk mereka, ditawarkan dengan harga yang murah. Pengusaha-pengusaha kita yang hanya mengandalkan permodalan rendah terpaksa harus gulung tikar dan berahir menjadi pengangguran. Ekspansi pasar yang diharapkan bisa menyebarkan produk-produk Indonesia ke luar negeri, ternyata berlaku sebaliknya kita hanya menjadi target market bagi pengusaha-pengusaha besar dari Negara lain. Karena pemerintah tidak melakukan proteksi terhadap ekonomi masyarakat lokal.
Ditengah situasi pesimisme akan nasib perekonomian kita, selalu ada celah optimism bahwa ekonomi pancasila bisa bertahan dari serangan globalisasi. Beberapa tokoh yang tetap concern untuk memperjuangkan tegaknya ekonomi pancasila antara lain, Prof. Dawam Raharjo, Prof. Sri-Edi Swasono, dan Prof.Mubyarto. Mereka sebagai generasi kedua setelah Muhammad Hatta tetap optimis bahwa skema ekonomi terbaik untuk menjawab persoalan kesejahteraan rakyat indonesia adalah dengan melaksanakan ekonomi pancasila. Bersambung….